Sejarah pangkalan bun

Hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarah Kerajaan Kotawaringin yang dibangun oleh keturunan Raja Banjar. Bermula ketika Pangeran Adipati Antakusuma meninggalkan kerajaan Banjar dengan tujuan kearah barat untuk mencari tempat dimana akan didirikan kerajaan baru. Dengan restu Ayahnda dan Ibunda, Pangeran Adipati beserta sejumlah pengawal dan beberapa perangkat kerajaan dengan perahu layar bertolak menuju kearah Barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi, antara lain : Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit, Kuala Pembuang hingga akhirnya sampai ke Desa Pandau yang dihuni masyarakat suku Dayak Arut dibawah kepemimpinan Demang Petinggi, di Umpang.
Pangeran Adipati Antakusuma dapat diterima masyarakat dayak Arut untuk dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat, Raja tidak boleh memperlakukan rakyat dayak sebagai hamba, melainkan pembantu utama dan kawan dekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud kehadapan Pangeran Adipati Antakusuma. Syarat itu diterima Pangeran Adipati, termasuk syarat agar dibuat perjanjian bermaterai darah manusia dari seorang suku Dayak dan seorang dari rombongan Pangeran Adipati. Sebelum dikorbankan, kedua orang yang mewakili masing-masing pihak, mengambil sebuah batu yang harus ditancapkan ketanah sebagai bukti turun temurun, saksi sepanjang masa, melalui upacara adat, batu itu sekarang terkenal dengan nama “ BATU PETAHAN” di Pandau Kecamatan Arut Utara. Pada upacara adat, korban yang mewakili suku Dayak menghadap kehulu asal datangnya, korban yang mewakili rombongan Pangeran Adipati menghadap kehilir, mengibaratkan asal datangnya. Upacara adat Sumpah Setia / perjanjian ini akhirnya dinamai “ PANTI DARAH JANJI SEMAYA”. 

Gambar : Kerajaan di Pangkalan bun

Sejak Belanda mengakui kedaulatan RI tanggal 17 Desember 1949, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan Ibukota Sampit yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah : TJILIK RIWUT. Daerah Swapraja Kotawaringin pada saat itu hanya setingkat dengan kewedanan dengan ibukota Pangkalan Bun yang termasuk daerah kekuasaan Wedana/ Wakil Kepala Daerah yang waktu itu bernama : BASRI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit. Karena daerah ini merupakan sebagian dari daerah Kab. Kotawaringin maka untuk wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dipilih dan diambil dari partai yang ada. Seperti : M. ABDULLAH MAHMUD dari Masyumi, AHMAD SAID dari BPRI, DAHLAN ABBAS dari Masyumi, M. SAHLOEL dari PNI, GUSTI M. SANUSI dari PNI, DJAINURI dari SKI dan I. ISMAIL dari Parkindo.

Setelah beberapa tahun daerah ini berada dilingkungan Kab. Kotawaringin, atas dasar kemauan rakyatnya yang disalurkan melalui partai-partai, daerah Swapraja Kotawaringin / Kewedanan Pangkalan Bun diminta untuk memisahkan diri dari kab. Kotawaringin dan penghapusan swaparaja menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Tuntutan masyarakat ini disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRDS. Aspirasi rakyat ini kemudian diperjuangkan dalam sidangnya yang pertama dengan mengajukan mosi pada tanggal 21 Juni 1955. Sidang DPRDS menyetujui mosi yang dikuatkan dengan Keputusan DPRDS Kab. Kotawaringin. Resolusi Sampit tanggal 30 Juni 1955 itu kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Residen Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan Bupati kabupaten Kotawaringin di Sampit.

Kemudian datanglah utusan dari parlemen (DPR) pusat ke Pangkalan Bun, tujuannya untuk melihat dari dekat keberadaan daerah dan masyarakat, terutama tentang keinginan yang menjiwai mosi tersebut. Setelah yakin bahwa mosi itu keinginan masyarakat, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 27 tentang Pemecahan Kabupaten Kotawaringin menjadi Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit dan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat dengan Ibukota Pangkalan Bun. Saat itu kedua Daerah Tingkat (Dati) II sudah berada dalam Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 1959 Gubernur TJILIK RIWUT atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan Kabupaten Kotawaringin Barat di BALAI SEMBAGA MAS, Pangkalan Bun, dan sebagai bupati pertama adalah : C. MIHING.

Nama Pejabat yang pernah berkuasa di Kotawaringin adalah :

1. Van Der Maulen Controleur 1907 Jaman Belanda
2. L. Ludolp Controleur -
3. J.C Van Nouhuya Civ.Gezaghebber -
4. CH.Logaen Gezaghebber -
5. W.F.A. Bal Controleur -
6. L.E. Britsen Van Gral Controleur -
7. W.E.C. VEAN Controleur 06-10-1915 s/d 21-03-1916
8. F.M/L. Horsting Gezaghebber 21-03-1916 s/d 09-09-1921
9 Dr. J. Malingkrodt Controleur 09-09-1921 s/d 29-11-1923
10. J. Watstain Fd.Controleur 29-11-1923 s/d 28-06-1924
11. N.H. Holirust Controleur 28-06-1924 s/d 13-12-1926
12. W.Staanstra Tousaint Gezaghebber 13-12-1926 s/d 02-01-1930
13. H.A. Garritsea Gezaghebber 02-01-1930 s/d 11-02-1930
14. D.J.P Dala Gezaghebber 11-02-1930 s/d 28-11-1930
15. B. Bangert Gezaghebber 28-11-1930 s/d 20-03-1933
16. H.J. Koers Cd.Controleur 20-03-1933 s/d 17-10-1933
17. J.M.A Sondag Gezaghebber 17-10-1933 s/d 09-06-1936
18. Mr.G.Th.J.M. Beukers Controleur 09-06-1936 s/d 19-10-1936
19. M.D. Voors Controleur 19-10-1936 s/d 15-08-1938
20. J.R. Luth H.J.Zn Controleur 15-08-1938 s/d 29-03-1939
21. D.S. Bloanandael Wd.Controleur 29-03-1939 s/d 06-09-1939
22. J.R. Luth H.J.Zn Controleur 06-09-1939 s/d -
23. L.W.J. Bouhuys Controleur de kl - s/d 31-03-1942
24. Ota Tason Bunken Kanrikan Jaman Jepang/
25. Mizubuchi Sinzo Bunken Kanrikan
26. Irie Tasiyasu Kanrikan - s/d 29-08-1945
27. H. Verkuyl Dd.Controleur 14-01-1946 s/d 23-02-1946
28. B.G.Parya Adp.Controleur 23-02-1946 s/d 02-03-1946
29. J.Dijk Controleur 02-03-1945 s/d 05-09-1946
30. A.J.Serenda Controleur 05-09-1940 s/d 18-12-1947
31. H.F.H.Wollrabe Controleur 18-12-1947 s/d 12-04-1948
32. Mr.G.Dekker Controleur 12-04-1948 s/d 10-05-1948
33. Mr.I.Green Controleur 10-05-1948 s/d 10-09-1949
34. G.A.Nartwig Controleur 10-09-1949 s/d 23-03-1950
35. Basri Kiai Kepala 21-03-1950 s/d 01-05-1950
36. Basri Wedana 01-05-1950 s/d 27-09-1951
37. M.Saleh Wedana 27-09-1951 s/d 04-02-1952
38. Gusti Achmad Wedana 04-02-1952 s/d 31-07-1954
39. Abdul Muis Wedana 31-07-1954 s/d 14-10-1955
40. Rozani Wedana 14-10-1955 s/d 1958
41. C.Mihing Ahli Praja 1958 s/d 03-10-1959
42. C.Mihing Bupati 03-10-1959 s/d 22-03-1950
43. J.C.Rangkap Bupati 03-03-1960 s/d 03-02-1962
44. Drs. FAD Patianom Bupati 03-02-1962 s/d 03-02-1965
45. H.Agoes Iberahim Caretaker 1968 s/d 1969
46. Letkol Inf. H.M.Rafii Bupati 28-12-1969 s/d 1979
47. Letkol Czi H. Mas Soetarso Bupati 1979 s/d 1983
48. Drs. Donnis A.Singaraja Pj Bupati 1983 selama 6 bulan
49. Kol.Inf.N.Imam Maestoer Bupati 1984 s/d 1989
50. Letkol.Inf Darman Bupati 1989 s/d 1994
51. Kol.H.Jahja Al Idrus Bupati 13-10-1996 s/d 16-06-1998
52. Drs, Sukirman Pj.Bupati 16-06-1998 s/d 23-07-1998
53. Drs. Sukirman Pjs.Bupati 28-07-1998 s/d 25-10-1999
54. Matlim Alang Pjs.Bupati 25-10-1999 s/d 27-01-2000
55. H. Ir.Abdul Razak Bupati 27-01-2000 s/d 08-02-2005
56. Ir. H. A. Diran. Pjs. Bupati 28-02-2005 s/d 04-04-2005
57. Drs. Suchaimi Muda Pjs. Bupati 04-04-2005 s/d 03-08-2005
58 H. Ujang Iskandar, ST. Bupati 03-08-2005 s/d sekarang